Bank Mandiri dan BSI Salurkan Dana Negara 200 Triliun Prioritas UMKM
JAKARTA - Bank-bank BUMN mulai mengalirkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke sektor riil, sebagai upaya memperkuat intermediasi perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi pionir dalam penyaluran ini, dengan penempatan dana masing-masing Rp 55 triliun dan Rp 10 triliun dari Kementerian Keuangan.
Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menjelaskan bahwa tambahan likuiditas dari pemerintah menjadi katalis penting untuk memperluas fungsi intermediasi bank.
Baca Juga
“Bank Mandiri optimistis dapat menyerap penempatan dana ini secara optimal hingga 100 persen pada akhir tahun ini dengan prioritas pada sektor dan industri padat karya serta UMKM yang terbukti mampu menjadi penopang kehidupan ekonomi keluarga di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Novita.
Hingga akhir September 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan 63 persen dari total dana pemerintah senilai Rp 55 triliun, atau setara Rp 34,5 triliun. Dana ini dialokasikan tidak hanya untuk UMKM, tetapi juga untuk sektor strategis lain, termasuk perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta kawasan industri.
Novita menekankan bahwa fokus pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat industri nasional berbasis nilai tambah domestik.
“Dengan tambahan penempatan dana Kementerian Keuangan sebesar Rp 55 triliun, kapasitas pembiayaan Bank Mandiri semakin solid sehingga mampu mengakselerasi sektor-sektor prioritas,” tambahnya. Penyaluran dana ini diharapkan memberi dampak nyata pada pengembangan usaha produktif, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa seluruh dana penempatan yang diterima sebesar Rp 10 triliun akan dialokasikan ke sektor riil dan program sosial pemerintah. “Dana tersebut digunakan untuk mendukung program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, program Makan Bergizi Gratis, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tentu dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Anggoro.
BSI juga menekankan komitmen untuk menyalurkan dana ke segmen bisnis yang resilient sambil tetap menjaga aspek prudensialitas, sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga. Sejauh ini, kinerja BSI tercatat solid dan sustain, ditandai pertumbuhan pembiayaan dobel digit dengan nonperforming financing (NPF) nett sekitar 0,5 persen hingga Juli 2025. Tekanan terhadap financing to deposit ratio (FDR) perbankan juga mulai mereda, seiring penurunan BI Rate pada Agustus 2025.
Dengan dukungan dana penempatan dari Kementerian Keuangan, kondisi likuiditas kedua bank menjadi lebih kuat, dengan FDR turun sekitar 2-3 persen ke level 86 persen. Hal ini membuka peluang bagi kedua bank untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan produktif ke sektor UMKM, industri kreatif, dan sektor padat karya lainnya.
Secara strategis, dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Mandiri dan BSI tidak hanya bertujuan memperkuat likuiditas perbankan, tetapi juga meningkatkan peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Novita menegaskan, penyaluran kredit ini akan menekankan prinsip kehati-hatian sambil tetap memberikan dukungan maksimal kepada sektor yang menjadi motor penggerak ekonomi.
“Bank Mandiri terus memprioritaskan pembiayaan pada sektor yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi keluarga, industri padat karya, serta proyek-proyek yang mendukung ketahanan pangan dan energi terbarukan,” tambahnya. Dengan fokus ini, diharapkan dana pemerintah dapat tersalurkan secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
BSI pun menekankan bahwa dana penempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, termasuk perumahan bersubsidi dan program pangan, sehingga masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Anggoro menegaskan bahwa semua pembiayaan akan dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, memastikan setiap rupiah yang disalurkan memberi manfaat nyata.
Secara keseluruhan, langkah penyaluran dana Rp 200 triliun ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan perbankan BUMN dalam mendorong pemulihan ekonomi serta penguatan sektor-sektor prioritas. Dengan strategi yang terukur dan fokus pada industri padat karya serta UMKM, Bank Mandiri dan BSI diharapkan mampu mengoptimalkan penempatan dana sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkelanjutan.
Rekomendasi
