Mendagri Tito Hadiri Akad Massal KPR 26.000 Rumah
JAKARTA - Pemerintah semakin menegaskan komitmennya menghadirkan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu wujud nyata upaya tersebut terlihat saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir dalam acara Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 26.000 unit dan penyerahan simbolis kunci rumah.
Acara ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan digelar secara hibrida dari Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 September 2025.
Baca Juga
Momentum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program 3 Juta Rumah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam sektor perumahan.
Kehadiran Tito dalam kegiatan ini menegaskan dukungan penuh kementeriannya terhadap salah satu program prioritas presiden. Selama ini, Mendagri secara konsisten mendukung upaya pemerintah untuk memastikan rumah terjangkau dapat diakses masyarakat, terutama MBR. Dukungan ini tidak sebatas pernyataan, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret di lapangan.
Salah satu langkah nyata dukungan tersebut adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri—Mendagri Tito, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
SKB ini mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat dalam proses kepemilikan rumah.
Selanjutnya, seluruh pemerintah daerah menindaklanjuti kebijakan ini melalui penerbitan peraturan kepala daerah (perkada), memastikan subsidi dan keringanan yang diberikan pemerintah pusat bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Dukungan Tito terhadap program perumahan juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan, termasuk rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.
Proyek ini merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Tito hadir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Program pembangunan rumah di Papua Pegunungan ini terdiri dari 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat. Keterlibatan langsung Mendagri menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. Tito menjelaskan, “2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat,” dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.
Selain menghadiri akad massal dan penyerahan kunci rumah, Tito juga memperoleh penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2025 dari Kementerian PKP. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas perannya dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan, termasuk dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah.
Acara akad massal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan akses rumah bagi MBR. Total 26.000 unit KPR FLPP yang diresmikan hari itu menjadi bukti nyata strategi pemerintah dalam mewujudkan program rumah terjangkau di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, momentum ini juga menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antar kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, hingga Kementerian PKP.
Dalam pelaksanaannya, program FLPP tidak hanya menghadirkan rumah fisik, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi masyarakat, seperti pembebasan BPHTB dan PBG. Dukungan kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebelumnya terkendala biaya tinggi dan prosedur birokrasi rumit.
Selain itu, keberhasilan program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi, yang berdampak positif terhadap ekonomi daerah dan nasional. Dengan penyerahan kunci secara simbolis, pemerintah ingin menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi rumah subsidi.
Kehadiran Tito di lapangan juga menjadi dorongan moral bagi para pejabat daerah dan pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah bagi MBR. Keterlibatan Mendagri secara langsung memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat serius mengawal implementasi program 3 Juta Rumah, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti Papua Pegunungan.
Melalui berbagai langkah ini, masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan, mulai dari keringanan pajak, kemudahan administrasi, hingga akses rumah yang layak huni. Program KPR FLPP dan pembangunan rumah bagi tokoh adat serta masyarakat setempat menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan keberlanjutan program 3 Juta Rumah.
Rekomendasi
