JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memperkuat hilirisasi di sektor pertanian kembali mendapat penegasan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Dalam arah kebijakan barunya, Amran menyatakan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor kelapa gelondongan atau kelapa utuh ke luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan nilai tambah hasil perkebunan di dalam negeri.
Menurut Amran, selama ini Indonesia masih menjual sebagian besar hasil kelapa dalam bentuk mentah. Padahal, potensi nilai tambahnya sangat besar jika diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan seperti virgin coconut oil (VCO) atau coconut milk. Dengan demikian, kebijakan penghentian ekspor kelapa gelondongan diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan petani.
“Rencana kita hilirisasi, kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri, yang total nilainya, total volumenya 2,8 juta ton. Kemudian, kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk jadi ini VCO,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Selama ini, Indonesia mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa utuh per tahun, dengan nilai ekspor mencapai Rp 24 triliun. Namun, jika bahan mentah tersebut diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, potensi pendapatan dapat meningkat hingga 100 kali lipat, mencapai Rp 2.400 triliun.
“Kalau (naik) 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja dari 50 (kali lipat nilai tambahnya), itu menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,” ujar Amran optimistis.
Amran menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan rantai nilai melalui hilirisasi. Dengan strategi tersebut, hasil pertanian Indonesia diharapkan tidak lagi dijual murah sebagai bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk siap ekspor dengan nilai ekonomi tinggi.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada dan berdaulat pangan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah mempercepat langkah-langkah reformasi dan modernisasi di sektor pertanian, termasuk memperkuat infrastruktur produksi, distribusi, dan industri pengolahan.
Selain kelapa, Amran menyebutkan bahwa komoditas gambir juga akan menjadi fokus dalam program hilirisasi. Indonesia, kata dia, merupakan pemasok sekitar 80 persen pasokan gambir dunia yang digunakan untuk berbagai produk industri seperti tinta, kosmetik, dan sampo.
“Tak hanya kelapa, kita juga akan hilirisasi gambir. Selama ini kita kirim bahan mentah, padahal bisa diolah jadi bahan baku industri. Indonesia ini pemasok 80 persen gambir dunia, jadi potensinya luar biasa besar,” jelas Amran.
Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi akan diterapkan secara bertahap untuk semua komoditas ekspor strategis. Pemerintah akan memastikan agar pelaksanaan di lapangan tidak merugikan petani, melainkan memberi keuntungan lebih besar dengan membuka peluang industri pengolahan di dalam negeri.
“Mimpi kita adalah seluruh bahan baku yang kita ekspor ke seluruh dunia, termasuk CPO (kelapa sawit), kita hilirisasi. Khusus yang dikuasai pemerintah, sawit yang dikuasai pemerintah kita olah dari TBS (tandan buah segar) menjadi biofuel, minyak goreng, margarin atau mentega,” ujar Amran.
Kebijakan ini juga sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang menekankan kemandirian industri nasional. Pemerintah menilai, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan mengembangkan industri pengolahan domestik, nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal.
Selain itu, kebijakan penghentian ekspor kelapa gelondongan juga diyakini akan membuka peluang besar bagi investasi sektor agroindustri di daerah. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif agar pelaku usaha tertarik membangun pabrik pengolahan kelapa di sentra produksi seperti Sulawesi, Maluku, dan Sumatera.
“Dengan membangun industri pengolahan di dalam negeri, kita tidak hanya menambah nilai produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah penghasil kelapa,” tutur Amran.
Pemerintah juga akan memperkuat kemitraan antara petani, koperasi, dan industri pengolahan agar proses distribusi bahan baku berjalan lancar dan efisien. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
“Jangan sampai petani hanya menjadi penonton. Hilirisasi ini harus memberi dampak langsung kepada mereka, karena merekalah ujung tombak pertanian kita,” kata Amran.
Selain faktor ekonomi, hilirisasi kelapa juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Produk turunan kelapa seperti biofuel dapat menjadi alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap transisi energi bersih.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat bertransformasi dari negara eksportir bahan mentah menjadi negara produsen barang bernilai tinggi. Strategi ini tidak hanya memperkuat devisa, tetapi juga mewujudkan kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Amran menegaskan, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga komitmen politik untuk mengembalikan nilai kekayaan alam Indonesia kepada rakyat. “Kita tidak boleh lagi menjual murah hasil bumi kita. Semua harus diolah di dalam negeri supaya petani sejahtera dan bangsa ini kuat secara ekonomi,” pungkasnya.